Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPBD Provinsi Riau membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di Kabupaten Bengkalis. BENGKALIS - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau bersama berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syafroni Untung saat melakukan pertemuan dengan BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (27/8/2026).
Kunjungan tersebut disambut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau M. Edy Afrizal, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur serta jajaran.
Syafroni mengatakan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain pemerintah dan BPBD, keterlibatan pemadam kebakaran, TNI-Polri, perusahaan, serta masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar kebakaran dapat ditangani dengan cepat dan tidak meluas,” ujar Syafroni.
Ia juga mendorong penguatan langkah pencegahan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Upaya tersebut antara lain melalui penyediaan sumber air, normalisasi kanal, dan peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Laurensius Tampubolon turut mengapresiasi upaya BPBD Riau bersama unsur terkait dalam mengendalikan karhutla.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum munculnya titik api sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika potensi kebakaran mulai terdeteksi.
“Kalau potensi kebakaran sudah dapat diprediksi, langkah pencegahan harus dipersiapkan lebih awal. Ini akan membuat penanganan lebih efektif dan efisien,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, BPBD Riau menyampaikan adanya peningkatan jumlah titik panas pada periode yang sama tahun 2026 dibandingkan 2025. Namun, peningkatan titik panas tersebut tidak diikuti kenaikan luas lahan terbakar.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, luas lahan terbakar di Provinsi Riau pada 2026 mencapai sekitar 16.500 hektare.
Komisi II DPRD Bengkalis berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di Bengkalis, diharapkan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DPRD Bengkalis Rafiardhi Ikhsan, Kepala Damkar Bengkalis M. Fendro Arrasyid, Kepala Pelaksana BPBD Bengkalis Salman Alfarisi, serta jajaran BPBD Provinsi Riau.(inf)
| Editor | : | Tim |
| Kategori | : | DPRD Bengkalis |



01
02
03
04
05
