Situsnews - Bogor 

Kunci membangun dan meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik adalah komunikasi dan koordinasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono di Ciawi, Bogor (3/12).

Momon mengingatkan, komunikasi dan koordinasi yang mendasari pelaksanaan organisasi seyogyanya berorientasi pada pelayanan prima harus selalu ditingkatkan performanya.

“Jangan mudah puas dengan keberhasilan yang telah diraih, karena dengan itu kita dapat mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi di depan. Kita bisa menjadi the winning team, komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan, sehingga semua permasalahan bisa diatasi kalau kita bersama dalam komunikasi dan koordinasi yang baik. jangan cepat GR kalau dibilang hebat, yang hebat itu kalau kita bisa bekerjasama,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sekjen mengulas tentang upaya pelaksanaan perbaikan good government di Kementerian Pertanian. Ia berharap, ke depannya dapat mencari peluang perbaikan sistem dengan e-government untuk pelayanan yang lebih baik, efektif, akuntabel dan mudah diakses oleh publik.

Berkait dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri yang mencakup penilaian terhadap dua komponen yakni pengungkit dan hasil, Momon kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Teknis Kesekretariatan se-Kementan menyampaikan arahan agar memperbaiki input dan hasil yang akan diproyeksikan untuk direalisasikan.

“Nilai Kenaikan PMPRB tidak pernah lebih dari dua point, saya mau tahun depan naiknya dua dijit. Ini bisa dilakukan kalau kita melakukan terobosan-terobosan dengan memperbaiki reformasi birokrasi dari segala aspek.” Kata Momom.

Perbaikan sistem dengan perbaikan sistem digital menurut Momon dapat dijadikan input menuju reformasi birokrasi berbasis digital untuk memudahkan pekerjaan dari seluruh sektor.

Senada dengan Momon, Staf Khusus Bidang Kebijakan Pertanian Kementan, Imam Mujahid juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di lingkup Kementan penting untuk ditingkatkan pelaksanaannya demi mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Imam menyebutkan pelayanan admisnistrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi dengan memperhatikan optimalisasi system pengendalian, terdapatnya upaya mencapai akuntabilitas pelayanan dan juga memperhatikan penerapan penggunaan teknologi informasi, seperti e-government dengan smart ASN, beradaptasi dengan perkembangan dan merespon perubahan-perubahan yang ada.
“Bagaimana birokrasi bekerja secara transparan sehingga publik merassa terpenuhi kebutuhan informasi mereka. Seperti Grand design di KemenpanRB, tahun 2024 menghendaki smart ASN. Kita harapkan bisa menjadi pemerintahan yang smart,” pungkasnya.

(Deptan/As)