situsnews.com,Jakarta,- Demi memberantas Covid-19 pemerintah menargetkan menyuntikan vaksin kepada 170 juta jumlah penduduk Indonesia, atau 70% dari jumlah penduduk. Dengan memberikan vaksin pada 173 juta orang diharapkan dapat menimbulkan herd imunity, sehingga tidak semuanya perlu divaksin.

Saat ini vaksin yang paling dekat adalah kolaborasi antara Bio Farma dan perusahaan asal China Sinovac, yang tengah melakukan uji klinis tahap 3 dan masih belum selesai. Secara teori, kekebalan yang ditimbulkan dari vaksin ini adalah 6-24 bulan.

"Kira-kira sebanyak itu kemudian dalam menangani pandemi ada yang kita sebut herd imunity atau kekebalan kelompok. Dengan begitu tidak mengharuskan semua divaksin, 173 juta orang itu kan hanya 70% dari populasi, diharapkan dengan jumlah ini akan muncul herd imunity," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto, Jumat (18/09/2020).

Meski demikian masih belum diketahui secara pasti berapa lama kekebalan dari vaksin ini. Selain itu pemerintah juga belum dapat data secara pasti apakah anak di bawah 18 tahun bisa disuntik vaksin.

Yuri mengatakan masih perlu dilihat perkembangan epidiomologinya. Dia mencontohkan seperti vaksin meningitis yang diberikan ketika akan pergi ke Arab Saudi yang berlaku dua tahun sekali, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada rencana pergi ke Arab Saudi maka tidak perlu disuntik.

"Kalau sudah kekebalan terbentuk dan ancaman covid-19 sudah tidak ada ya tidak usah h divaksin lagi, ini yang harus dipahami," seperti dilansir cnbcindonesia.

Pemberian vaksin nantinya bersifat mandatory atau wajib, sehingga membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup besar. Dengan begitu, yang perlu dikaji adalah jumlah yang akan Bio Farma penuhi setiap bulannya, angka inilah yang akan diterjemahkan dalam skala operasional.

"Jumlah SDM yang dibutuhkan tergantung berapa vaksin yang diproduksi. Kalau Bio Farma langsung 170 juta ya kami tidak bisa. Kalau sebulan kisarannya 20 juta kami masih mampu untuk melaksanakannya," kata Yuri.

Dia pun menegaskan SDM tenaga kesehatan tidak harus aparatur sipil negara (ASN), tetapi semuanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menyuntik vaksin baik tenaga ASN, TNI, Polri, Swasta, hingga BUMN harus melakukannya. Selain itu hal tersebut sudah dalam ranah operasional teknis di lapangan akan menjadi pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada kepala dinas kesehatan dan tengah dilakukan persiapan.

"Kami sudah sudah mulai menghitung siapa yang didahulukan, dimana orangnya kalau yang harus disuntik adalah komunitas di RS memang jadinya tidak repot. Baru kalau nanti TNI Polri menjadi sasaran maka kita meminta otoritas kesehatan di sana untuk melakukannya," tutup Yuri.