PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah melalui skema subsidi uang muka atau down payment (DP) dan bunga kredit perumahan mulai 2027.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemko Pekanbaru terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Rencana serupa juga telah disampaikan Pemko dalam agenda kerja sama antara DPD Real Estate Indonesia (REI) Riau dan Bank Sumut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, persoalan kepemilikan rumah bagi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan harga hunian. Kemampuan menyediakan uang muka dan memenuhi cicilan setiap bulan juga menjadi salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian.

“Ke depan Pemko sudah menyiapkan anggaran untuk subsidi pada tahun 2027 mendatang,” kata Agung, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Agung, bantuan tersebut nantinya dapat diarahkan untuk meringankan pembayaran DP maupun margin bunga kredit perumahan. Pelaksanaannya direncanakan melalui kerja sama dengan sejumlah perbankan.

“ Nanti pemerintah akan membayarkan margin bunga bank itu, sehingga masyarakat bisa membeli rumah dengan harga murah,” ujarnya.

Agung menegaskan, program subsidi tersebut tidak ditujukan secara umum kepada seluruh masyarakat. Pemko Pekanbaru akan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap warga yang masuk kategori MBR dan belum memiliki rumah.

Pendataan akan melibatkan camat dan lurah. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang menjadi sasaran bantuan.

“Kita akan lihat, setelah pendataan oleh camat dan lurah, tidak ada lagi masyarakat yang belum punya rumah,” ucapnya.

Selain membantu pembiayaan kepemilikan rumah, Pemko Pekanbaru juga berencana memberikan dukungan terhadap penyediaan fasilitas di lingkungan perumahan.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah tidak hanya diarahkan untuk membantu warga mendapatkan rumah, tetapi juga terhadap ketersediaan fasilitas pendukung di kawasan hunian.

Rencana subsidi dari Pemko Pekanbaru menjadi tambahan dukungan di tingkat daerah terhadap kebijakan perumahan nasional. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BP Tapera juga terus menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data BP Tapera per 16 September 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,75 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target 350.000 unit rumah melalui FLPP pada 2026 dengan nilai pembiayaan sekitar Rp45 triliun.

Di tingkat daerah, Pemko Pekanbaru sebelumnya juga telah menerapkan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR sebagai bagian dari dukungan terhadap penyediaan hunian.

Melalui skema subsidi yang direncanakan mulai 2027, Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak warga yang selama ini terkendala pembiayaan dapat mengakses kepemilikan rumah.

Agung menegaskan, dukungan tersebut diarahkan agar Program 3 Juta Rumah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya rumah lagi,” pungkasnya. (halloriau)