LONDON – Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di Britania Raya menyampaikan sikap terkait situasi sosial dan politik terkini di Tanah Air. Mereka mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap menyuarakan aspirasi secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai akademisi Indonesia di Britania Raya, kami menyerukan kepada masyarakat untuk waspada terhadap provokasi, serta terus menyampaikan aspirasi secara damai. Mari memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus menghindari segala bentuk kekerasan,” tulis pernyataan para akademisi, Selasa (2/9/2025).

Mereka menegaskan bahwa tujuan utama penyampaian aspirasi adalah menuntut perubahan yang adil dan mendasar. “Waspadai upaya yang mencoba memecah belah rakyat dengan letupan kekerasan. Mari saling menjaga agar hak konstitusional kita untuk menyuarakan pendapat tetap murni dan berintegritas,” lanjut mereka.

Enam Poin Pernyataan Akademisi Indonesia di UK

Kecam kekerasan aparat. Mereka menilai aparat kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan represif terhadap pengunjuk rasa di sejumlah daerah, serta mendorong reformasi sektor keamanan.

Mendesak reshuffle kabinet. Presiden diminta mengganti menteri yang gagal, tidak kompeten, atau terlibat konflik kepentingan, khususnya di bidang ekonomi, agraria, sosial, dan keamanan.

Reformasi total DPR. Mereka menuntut transparansi, audit terbuka, serta penghentian kebijakan yang membebani rakyat. DPR juga diminta meninjau ulang remunerasi anggota yang dinilai tidak proporsional.

Atasi akar masalah rakyat. Pemerintah diminta fokus pada ketimpangan ekonomi, taraf hidup rendah, dan memperhatikan tuntutan buruh, pekerja daring, pekerja rumah tangga, hingga masyarakat adat.

Hentikan politik balas budi. Praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik di BUMN maupun lembaga negara disebut merusak profesionalisme dan harus diakhiri.

Peran moral tokoh bangsa. Para akademisi menyerukan tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuka agama agar berpihak pada rakyat, bukan sekadar melegitimasi kebijakan pemerintah.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 16 akademisi Indonesia dari berbagai universitas di Inggris, antara lain Dr. Ahmad Rizky M. Umar (Aberystwyth University), Dr. Siti Sarah Muwahidah (University of Edinburgh), Dr. Galih Ramadana Suwito (University College London), dan Dr. Dhanan Sarwo Utomo (Heriot-Watt University).

Mereka berharap pernyataan ini dapat menjadi dorongan moral agar pemerintah Indonesia lebih serius menanggapi keresahan masyarakat, sekaligus menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan adil, damai, dan berintegritas.(detik)