PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau kembali memanggil PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait 11 pekerjanya yang meninggal dunia di wilayah kerjanya. Dari 11 kematian itu, 6 diantaranya tewas secara tragis.

Dalam pertemuan yang terhitung sudah keempat kalinya itu, Direktur Utama (Dirut) PT PHR Jafee A Suardin kembali mangkir. Sebagai gantinya, hanya tampak EVP Upstream Business, Edwil Suzandi, EVP Business Support, Irfan Zaenuri, serta VP Corporate Affairs, Rudi Ariffianto.

Meski tanpa kehadiran Jafee, rapat tetap dilanjutkan dengan agenda para anggota dewan dari Komisi V meminta penjelasan terkait kecelakaan kerja di perusahaan Migas terbesar itu.

Dalam pertemuan itu, Edwil Suzandi mengakui bahwa PT PHR melanjutkan kontrak dari perusahaan sebelumnya sehingga tidak bisa serta merta menetapkan standarisasi K3.

"Ibarat mobil, begitu beli kita tidak sempat melakukan check up, langsung serahkan kunci. Pengecekan kita lakukan paralel. Setelah kita di dalam, baru kita lakukan perbaikan satu persatu," ujarnya.

Namun, rapat itu di skors karena bertepatan dengan agenda rapat paripurna penyampaian Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Wakil Gubernur Riau.(hrc)