PEKANBARU – Empat tahun setelah bertransformasi menjadi bank umum syariah pada 2022, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah terus mengembangkan layanan perbankan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Konversi dari bank konvensional menjadi bank umum syariah membawa perubahan pada sistem operasional, model bisnis, serta produk yang ditawarkan. Prinsip syariah kemudian menjadi bagian dari pengembangan layanan perseroan.

Dalam perkembangannya, BRK Syariah menjalankan sejumlah program yang menyasar literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan produk syariah, hingga digitalisasi layanan.

Salah satu capaian yang diraih BRK Syariah adalah dua penghargaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori pembukaan rekening pelajar terbanyak dan kegiatan edukasi KEJAR terbanyak.

Plt Kepala OJK Provinsi Riau Mohammad Fredly Nasution mengatakan edukasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah.

"Kami berharap budaya menabung dapat tumbuh di lingkungan sekolah dan keluarga. Semakin sering pelajar mendapatkan edukasi, semakin kuat pula pemahaman mereka dalam mengelola keuangan secara sehat," ujarnya.

Program tersebut antara lain diwujudkan melalui pembukaan 300 rekening SimPel di SMPN 37 Pekanbaru.

Selain pelajar, BRK Syariah juga menyasar pelaku UMKM melalui berbagai program pembiayaan dan peningkatan kapasitas usaha. Salah satunya melalui Workshop Akselerasi Pembiayaan UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha mendapat edukasi mengenai pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SiAPIK Bank Indonesia serta pemahaman mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM.

"Pengembangan UMKM bukan hanya soal tambahan modal atau perluasan jaringan usaha. Pencatatan keuangan yang baik menjadi fondasi penting agar pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya, mengelola arus kas, serta merencanakan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," kata Helwin.

Di Batam, BRK Syariah mencatat total penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM sekitar Rp13,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp56 miliar disalurkan pada 2025 dan lebih dari Rp16 miliar hingga April 2026.

Sebagai bank pembangunan daerah, BRK Syariah juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi pemerintah dan dunia usaha di Riau dan Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menjadikan BRK Syariah sebagai salah satu mitra perbankan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan aktivitas ekonomi perusahaan dengan perekonomian daerah.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan mengatakan perlu kolaborasi antara pemerintah, regulator, perbankan, dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses keuangan masyarakat.

"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam mempercepat akses keuangan masyarakat. Kita membutuhkan energi bersama antara OJK, Bank Indonesia, perbankan, dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder," katanya.

Literasi keuangan syariah juga dikembangkan melalui program GERAK Syariah yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Riau dan Kepulauan Riau, termasuk Batam, Tanjungpinang, dan Karimun.

Helwin mengatakan edukasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Sejak konversi menjadi bank syariah, BRK Syariah terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah," ujarnya.

Di sisi produk, BRK Syariah mengembangkan layanan pembiayaan berbasis emas dan rahn. Pengembangan tersebut juga diikuti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk melalui sertifikasi penaksir emas.

"Emas harus menjadi salah satu produk unggulan BRK Syariah. Kita tidak hanya mengandalkan petugas gadai, tetapi seluruh insan BRK Syariah harus mampu menjadi duta yang memperkenalkan dan memasarkan produk emas kepada masyarakat," kata Helwin.

Transformasi digital juga menjadi bagian dari pengembangan layanan BRK Syariah. Perseroan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran pendapatan daerah secara digital.

Menurut Helwin, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), BRK Syariah memiliki peran dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk pengembangan layanan publik berbasis digital.

Di tengah perluasan layanan tersebut, BRK Syariah masih menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kualitas pelayanan, dan inovasi.

Helwin sebelumnya mengatakan produk dan infrastruktur yang dimiliki menjadi modal bagi BRK Syariah untuk bersaing di industri perbankan, namun perlu didukung sinergi dan pengelolaan risiko yang baik.

"BRK Syariah memiliki kekuatan yang besar. Dengan sinergi dan penyelarasan yang tepat, kita optimistis dapat terus meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Empat tahun setelah konversi, pengembangan BRK Syariah tidak hanya menyentuh aspek bisnis, tetapi juga memperluas sasaran layanan. Program perseroan kini mencakup pelajar, pelaku UMKM, masyarakat pengguna layanan keuangan syariah, pemerintah daerah, hingga dunia usaha.

Ke depan, keberlanjutan transformasi tersebut akan bergantung pada kemampuan BRK Syariah menjaga kinerja sekaligus meningkatkan tata kelola, inovasi, manajemen risiko, dan kualitas layanan.

Konversi menjadi bank umum syariah pada 2022 menjadi titik awal perubahan BRK Syariah. Tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan bisnis agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta perannya sebagai bank pembangunan daerah.(*)